Metro, HarianLampung.Id,-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan apresiasi presiden kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani inflasi. Senin, 08/05/2023
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi mingguan penanganan inflasi secara virtual, diikuti oleh Kepala Bagian Perekonomian Yulia Candra Sari beserta jajaran, berlangsung di OR Setda setempat pada Senin (08/05).
“Beberapa minggu lalu, kita sudah mengevaluasi hasil capaian inflasi yang relatif terkendali turun ke angka 4,33 persen dibanding tahun yang lalu di masa yang sama, meskipun untuk inflasi bulan ke bulan sedikit ada kenaikan 0,33 dikarenakan adanya musim liburan lebaran, kemudian kami menyampaikan ada 3 penyumbang inflasi yang sangat signifikan yaitu tarif transportasi, khususnya angkutan udara (1,45%)makan minuman dan tembakau (1,20%)karena perlu dimonitor terus menerus dan perlu dilakukan intervensi, ketiga yaitu bahan bakar rumah tangga, listrik dan air (0,49%),” ujar Tito.
Tito juga berharap kepada Kementerian Perhubungan dan Asosiasi Angkutan Udara agar dapat mengatur tarif tiket angkutan udara agar tidak terjadi kenaikan dan dapat membantu menurunkan angka inflasi tersebut.
Kemudian, Deputi Bidang Kerawanan Pangan, Nyoto Suwignyo memaparkan bahwa andil komoditas dalam inflasi pangan yaitu beras (0,37%),bawang merah (0,04%), telur ayam (0,1%),dan ikan segar (0,08%), dan Badan Pangan Nasional sudah melakukan upaya untuk penyaluran cadangan bahan pangan.
“Sampai dengan tanggal 6 Mei 2023,Bapanas sudah menyalurkan 439,701 ton atau 30,4 persen bantuan daging ayam dan telur ayam di 5 provinsi yaitu provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,dan Sumatra Utara dengan jumlah penerima 1.446.009 keluarga resiko stunting dengan jumlah 10 butir telur ayam dan 1 kg daging ayam,” papar Nyoto.
Pantauan terakhir dari Satgas Pangan Polri dengan kondisi komoditas pangan yang masih menjadi perhatian yaitu komoditas Minyakita dari HET sebesar 14.000 rupiah kini menjadi 15.000 rupiah, dan untuk penjualan tertinggi di wilayah Maluku Barat Daya dan Sulawesi Barat akibat naiknya biaya transportasi dan bongkar muat menjadi 18.000 rupiah per liter.
