*JAKARTA* — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempercepat implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa (SIRUP Desa) melalui rangkaian workshop di tiga kabupaten.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kemendes PDT, Dr. Abu Rosid Istomi,S.Si.,M.Si.
“SIRUP Desa hadir untuk membuat publikasi rencana pengadaan desa lebih transparan, terstandar, dan mudah diawasi publik,” ujar Abu Rosid saat membuka workshop.
SIRUP Desa merupakan inovasi Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. Inovasi ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur pengadaan barang/jasa di desa.
*Ubah Cara Desa Publikasikan Anggaran*
Selama ini, publikasi anggaran desa masih berjalan sendiri-sendiri. Ada desa yang memasang baliho di balai desa, ada yang mengunggah di Facebook, ada pula yang memakai website desa.
Akibatnya, informasi tidak seragam dan sulit ditelusuri.
Melalui SIRUP Desa, seluruh rencana pengadaan desa dipublikasikan dalam satu data nasional yang terpusat dan dapat diakses masyarakat luas.
Dengan sistem ini, pengawasan menjadi lebih mudah, risiko penyimpangan anggaran berkurang, dana desa lebih tepat sasaran, dan perangkat desa lebih terlindungi dari persoalan hukum.
*50 Desa dari Tiga Kabupaten*
Rangkaian workshop dan bimbingan teknis diikuti 50 desa pilot, yakni:
– *Pringsewu, Lampung* — 26 Oktober 2026 — 15 desa
– *Bandung, Jawa Barat* — 29 Oktober 2026 — 20 desa
– *Serang, Banten* — 2 November 2026 — 15 desa
Setiap desa mengirimkan hingga dua orang perwakilan dari Dinas PMD, perangkat desa, kecamatan, dan UKPBJ.
Dalam sesi praktik, peserta langsung mencoba aplikasi. Mereka berhasil masuk ke akun masing-masing, menginput kegiatan, dan sebagian desa bahkan sudah memperoleh persetujuan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Abu Rosid menekankan, SIRUP Desa tidak boleh berhenti di tahap uji coba. Inovasi ini harus berlanjut dan benar-benar digunakan desa.
*Didukung LKPP dan Payung Hukum yang Jelas*
Sebelum workshop digelar, Kemendes PDT telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 29 September dan 6 Oktober 2026. Koordinasi itu membahas penyelarasan proses bisnis, 15 elemen data utama, dan rencana integrasi dengan SIRUP Nasional.
Alur SIRUP Desa dirancang sederhana: operator desa menginput data, kepala desa menyetujui, lalu UKPBJ Kemendes PDT memeriksa kualitas data.
Pelaksanaan pilot ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Nomor 236 Tahun 2026 tanggal 5 Oktober 2026 tentang 50 Desa Pilot SIRUP Desa.
Dukungan lintas lembaga juga diperkuat melalui surat Menteri Desa Yandri Susanto kepada Kepala LKPP pada 14 Oktober 2026, yang meminta dukungan penyelarasan kebijakan dan integrasi sistem.
Ke depan, implementasi SIRUP Desa akan berjalan dalam tiga tahap: *PROVE, EXPAND, dan INTEGRATE* — mulai dari uji coba, penyempurnaan dan perluasan, hingga penguatan integrasi dan pemanfaatan data untuk pembangunan desa berbasis bukti.
Tahap berikutnya akan difokuskan pada monitoring penggunaan, penjaminan mutu data, dan evaluasi hasil pilot agar manfaatnya terukur dan berkelanjutan.
—Red
