Uncategorized

Tangkap dan Penjarakan Mafia Migas di SPBU DO DO 24.345.164 way Tenong”

×

Tangkap dan Penjarakan Mafia Migas di SPBU DO DO 24.345.164 way Tenong”

Sebarkan artikel ini

 

Lampung Barat

HARIAN LAMPUNG id

Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite dikeluhkan masyarakat serta para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 164 yang berlokasi di Jalan Lintas Liwa, Pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, pada Minggu (15/11/2026), dimana sejumlah kendaraan bertangki modifikasi hingga angkutan berat perusahaan justru terpantau bebas mengisi BBM subsidi.
Berdasarkan laporan warga setempat, masyarakat sangat kesulitan mendapatkan pasokan Solar dan Pertalite bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh salah seorang pengguna jalan asal Semarang bernama Sutejo pengendara mobil yang berasal dari Jawa Tengah semarang. Ia mengaku sangat berharap bisa mendapatkan pasokan BBM bersubsidi untuk menghemat biaya perjalanan lintas daerah, namun harus berhadapan dengan antrean panjang yang menguras waktu.dan sangat melelahkan. yang mana Sutejo sudah mengantri ber jam jam di SPBU  tersebut.nanun sangat disesalkan pada saat giliran mengisi pertalite ternyata pihak management memberi taukan bahwa stok  minyak habis.sementara salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.menyampaikan bahwa pengiriman BBM jenis pertalite dan solar,pada pukul 03:57 wib.sangatlah jelas ada pengiriman atau pasokan BBM subsidi yang terlihat jelas ada dua mobil tangki bermuatan 16000liter sedang beraktivitas bongkar muatan.

Menurut penuturan salah satu warga pada Minggu pagi (15/11/2026) sejak sekitar pukul 05.48 WIB, ia sudah ikut mengantre di SPBU tersebut selama hampir dua jam,demi mendapatkan BBM bersubsidi, sbb jika membeli di warung eceran harga mencapai RP.20000 dalam perliter ny. sementara stok cepat habis dan sulit diperoleh masyarakat umum

.
Di sisi lain, pantauan tim awak media di SPBU no.24.348.164.pada malam  hari pukul 18:37wib memang benar menemukan adanya dugaan praktik pelangsiran dan pengecoran di SPBU 164 Way Tenong. Sejumlah kendaraan yang nampak jelas hilir mudik  mengantre dan melakukan pengisian berulang ulang kali yang  didominasi oleh mobil jenis pikup ,Mitsubishi L300 dan Isuzu Panther. serta mobil truk yang sangat jelas terlihat ada Kejanggalan pada bagian tangki kendaraan-kendaraan tersebut,yang diduga telah dirakit ulang atau dimodifikasi (tangki siluman)dan juga ada beberapa kendaraan yang diduga di  dalam mobil tersebut terdapat drigen tersusun berukuran 35 liter.  Modus ini disinyalir digunakan untuk menimbun stok BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum dialihkan atau dijual kembali.
Selain kendaraan bertangki modifikasi, di lokasi yang sama juga terlihat jelas adanya kendaraan roda dua yang memiliki tangki besar berulang ulang kali melakukan pengisian minyak pertalite..yang lebih tragis lagi ada kendaraan yang  semestinya menggunakan bahan bakar jenis solar tetapi mengisi BBM jenis pertalite.sangatlah aneh dan janggal.”inilah yang menjadikan BBM di lingkungan SPBU Sanyir menjadi sangat langka dan berantrian panjang.

Saat tim awak media melakukan konfirmasi di lokasi, terhadap Niko selaku Pengawas SPBU 164 yang diberikan kepercayaan penuh oleh pihak manajemen tidak menampik adanya temuan tersebut dan membenarkan aktivitas yang terjadi di area SPBU.
“Benar adanya aktivitas tersebut merupakan pelangsiran minyak bagi para pengecer ” ungkap Niko . bahkan niko juga menyatakan bahwa untuk harga bagi pengecor di tetapkan dengan harga.pertalite sejumlah Rp.11000/liter.minyk solar dengan harga Rp.7800/liter.sementara harga yg disubsidikanoleh pemerintah Rp.10000/liter untuk pertalite  dan harga untuk Solar RP.6800/liter,sangatlah jelas telah terjadi indikasi perbuatan melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan sangat merugikan masyarakat banyak .

Berdasarkan regulasi yang berlaku—yakni Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya serta ketentuan BPH Migas—kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun kendaraan operasional milik perusahaan swasta/industri secara tegas dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Selain itu, pengisian berulang menggunakan tangki modifikasi merupakan bentuk pelanggaran berat dalam tata niaga BBM bersubsidi.
Praktik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah merupakan tindak pidana serius karena merugikan keuangan negara serta merampas hak masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengguna jalan yang berhak menerima subsidi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Selain sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak perusahaan yang melanggar, lembaga penyalur atau SPBU yang terbukti membiarkan praktik pelangsiran dan penyaluran tidak tepat sasaran juga dapat dijatuhi sanksi administratif tegas oleh Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas, mulai dari penghentian pasokan hingga pemutusan hubungan usaha (PHU).
Atas temuan ini, masyarakat bersama pengguna jalan mendesak pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, serta aparat penegak hukum—baik Polres Lampung Barat maupun Polda Lampung—untuk segera turun untuk melakukan inspeksi mendadak, pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelola SPBU 164 Way Tenong, serta penindakan hukum yang tegas sesuai aturan dan per undang undangan yang berlaku (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *