HARIANLAMPUNG.Id – Pesisir Barat
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)Pesisir Barat,Murliana,S.Sos.,M.Sc membantah semua tudingan dipemberitaan Media Online terkait indikasi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. berbagai program kegiatan yang dilaksanakannya Tahun 2023.
Murliana melalui konfirmasi lewat pesan Aplikasi WhatsApp nya mengatakan,” semua item program yang dibeberkan dimuat dipemberitaan di Beberapa Media Online telah dilaksanakan sesuai aturan. Selain itu bisa dipertanggung jawabkan penggunaan anggarannya. Semua program itu berjalan dengan baik.
“Semua dugaan itu tidak benar. Item program yang dibeber kan di media massa itu telah kami laksanakan semuanya dan tak satupun yang bermasalah,” tegas Kadis kepada Awak Media melalui Chat Di Whatsapp nya,Minggu (10/12/2023).
Yang jelas semua anggaran kami pakai sesuai dengan aturan dan peruntukan nya, InsyaAllah tidak Ada yang melanggar.Saya Kaget juga kalau dibilang kami korupsi.Sedangkan untuk biaya rapat ke Provinsi kemaren,terkait pemekaran pekon,Saya pake uang pribadi katanya,” ngak masalah yang penting pekon bisa saya mekarkan.Selanjut nya biaya untuk ambil Blanko KTP di Jakarta ngk Ada lagi,akhirnya ami titip,biaya untuk perekaman KTP keliling ke Pekon (Desa), Sekolahan, Ke Kecamatan, uang nya sudah habis dari bulan Nopember,Artinya dana untuk Disdukcapil sangat kecil dan terbatas.Kami malah mengusulkan tambahan anggaran Pada APBD perubahan tetapi tidak terealisasi, karena anggaran di kabupaten Pesisir barat sangat minim,”Kilah nya.
Dia melanjutkan, gak usah repot-repot nyuruh APH memeriksa Capil karena sekarang ini Capil dan Opd lain nya Sedang Di Audit Oleh BPK,Kita Tunggu hasilnya ya Pak,”Kata Murliana.
Sementara item program Tahun 2023 yang disebut untuk belanja sewa Bangunan Gedung Kantor, sebesar Rp 72.000.000.Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp.15.000.000.-Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Tidak Di jelaskan Oleh Kadis Capil Pesibar Murliana, dan Masih Banyak Anggaran lain nya yang patut di curigai Penggunaan nya.
Menyoroti prihal anggaran Dis Dukcapil Tahun 2023 yang Diduga terindikasi korupsi masyarakat Pesisir Barat Anton, selaku pemerhati di Kabupaten Pesisir Barat angkat bicara,kenapa kadis Dukcapil Murliana, selaku kuasa pengguna anggara (KPA)tidak berani menjelaskan pengunaan Anggaran Dukcapil tahun 2023 secara mendetil, agar tidak ada lagi asumsi-asumsi liar yang beredar di tengah masyarakat.seperti berapa sewa kantor Dukcapil satu tahun anggaran,Dimanabll letak atau alamat rumah Dinas Dukcapil, yang sudah jelas dianggarkan untuk satu tahun.Lalu perjalanan dinas ke mana saja selama satu tahun mengingat belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota yang mencapai ratusan juta salam satu tahun.Belum lagi anggaran anggaran lain nya. Saya menduga anggaran yang paling rawan untuk di korupsi adalah anggaran Perjalanan dinas, ujarnya.
Hal ini yang perlu di telusuri. Lalu di mana rumah dinas yang sudah disewa.Saya menduga anggaran untuk sewa rumah dinas kadis Dukcapil ini tidak ada alias piktif.memang Aph Sudah saat nya untuk melakukan pengusutan sudah sesuai SOP apa tidak, Penggunaan nya. Karena ini menyangkut uang negara yang harus Dipertanggung jawabkan. Kalau BPK sipat nya administrasi atau teguran untuk Pengembalian bukan sebagai penindakan hukum,”tegas Anton.
“Sudah saat nya APH melakukan Pengusutan “Satu rupiah saja Negara Dirugikan Harus dipertanggung jawabkan.Bukan hanya masalah besar atau kecil nya uang negara yang di simpangksn, tetapi perbuatan melawan hukum nya yang harus di proses.Mari kita kawal bersama, agar uang negara tidak masuk kekantong pejabat,”Ungkap nya.(Samsun) BERSAMBUNG…!!!
