Harianlampung.id – Lampung Barat
Seruan dari aparat agar warga masyarakat yang mencari nafkah, di hutan kawasan, untuk segera meninggalkan wilayah yang mereka garap, merupakan sikap yang arogan, tidak mempunyai jiwa memanusiakan, Minggu (09/03/2025).
Hal tersebut disayangkan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri. Politisi senior dengan tegas menyampaikan, terlalu naif kalau seorang aparat yang notebene sebagai pemerintah, tidak mempunyai rasa kemanusiaan, terhadap warga petani yang sangat terpaksa menggarap hutan kawasan.
“Kita apalagi sebagai pemerintah harus mempunyai jiwa kemanusiaan dengan “memanusiakan manusia”, jangan bersikap arogan terhadap rakyat, bahkan sebaliknya harus dibela, dengan solusi terbaik, kalau memang harus direlokasi dengan penempatan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mukhlis memberikan contoh bahwa di Lampung sekitar tahun 1994 pernah melakukan transmigrasi lokal, yang salah satu tujuannya Kabupaten Lampung Barat, ternyata gagal, jadi jangan sampai terulang kembali.
“Sekitar tahun 1994 ribuan warga dari wilayah Lampung Selatan direlokasi ke Lampung Barat dan Lampung Utara saat itu, faktanya program tersebut gagal, karena tidak ada kehidupan pada lokasi yang disiapkan pemerintah, sementara mereka sudah meninggalkan lahan produktif yang mereka garap selama ini,” jelasnya.
Maka Mukhlis berharap, bagi siapapun terutama unsur pemerintah, mengutamakan kebersamaan, dengan melakukan konsolidasi, antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, TNI, Polri, TNBBS dan Kementerian Kehutanan.
“Bertemu dulu semua unsur, mencarikan solusi terbaik, yang diprakarsai oleh unsur pemerintah, baik TNI, Polri, Pemda, TNBBS, Kementerian Kehutanan, sehingga hal-hal sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik sosial tidak disampaikan dengan liar,” kata Mukhlis bahwa pihaknya mendukung pemerintah Prabowo yang akan mengembalikan fungsi HPH yang telah habis izin garapnya. (***)
