BANDAR LAMPUNG,
HARIAN LAMPUNG.ID
11 NOVEMBER 2026 — Tim Kuasa Hukum Calon Peratin Pekon Sukamarga Nomor Urut 2, Tomi Sanjaya, S.Pd., dari Lembaga Mediasi dan Hukum Praktisi Keadilan Rakyat (LMH-PAKAR), menanggapi pemberitaan media yang menyebut DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyatakan tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Peratin Pekon Sukamarga.
Ketua Tim Kuasa Hukum, D. CHANDRA, S.H., M.H., menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan kliennya setelah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat, diperoleh klarifikasi bahwa sikap DPRD adalah menyarankan agar persoalan Pilperatin Sukamarga disikapi dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika benar DPRD hanya menyarankan penyelesaian sesuai aturan hukum, maka pemberitaan yang menggambarkan seolah-olah DPRD telah menyimpulkan tidak perlu PSU patut diklarifikasi. Jangan sampai publik memperoleh pemahaman yang keliru mengenai hasil RDP,” tegas Chandra.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara memberikan saran penyelesaian berdasarkan hukum dan menyatakan suatu permohonan PSU tidak perlu dikabulkan.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan, sedangkan penyelesaian keberatan pemilihan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jangan mencampuradukkan keduanya,” ujarnya.
Chandra menambahkan bahwa pihaknya menghormati kebebasan pers, tetapi mengingatkan pentingnya akurasi dan keberimbangan pemberitaan, terlebih menyangkut perselisihan pemilihan yang sedang dalam proses penyelesaian.
“Kami tidak mempersoalkan media menjalankan fungsi jurnalistik. Namun, apabila terdapat pemberitaan yang tidak sesuai dengan pernyataan narasumber, sudah semestinya dilakukan klarifikasi dan koreksi secara profesional,” katanya.
LMH-PAKAR menegaskan bahwa keberatan resmi Nomor 087/KH-PILPRATIN/X/2026 tertanggal 31 Oktober 2026 tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, pihaknya telah menghimpun hampir 400 pemilih yang menyatakan hadir menggunakan hak pilih, tetapi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir panitia saat pemungutan suara.
“Persoalan utama yang harus dijawab bukan siapa yang mendukung calon tertentu, melainkan apakah dokumen daftar hadir pemilih benar-benar dibuat sesuai prosedur. Jika ada tanda tangan yang bukan dibuat oleh pemilih bersangkutan, siapa yang membuatnya dan atas dasar kewenangan apa?” tegas Chandra.
Ia juga menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima keputusan tertulis dari Bupati Pesisir Barat atas keberatan yang diajukan.
“Kami meminta agar persoalan ini tidak diselesaikan melalui opini ataupun pemberitaan yang saling bertentangan. Periksa dokumen asli, dengarkan keterangan para saksi, dan keluarkan keputusan sesuai hukum. Itulah yang kami tuntut,” pungkasnya.(tim)
