Uncategorized

Tokoh Adat Panagan Ratu dan Masyarakat Kotabumi Utara Meminta Pemerintah Lampura Tindak Tegas PT JALAKU HGU Mati, Brantas Mapia Tanah

×

Tokoh Adat Panagan Ratu dan Masyarakat Kotabumi Utara Meminta Pemerintah Lampura Tindak Tegas PT JALAKU HGU Mati, Brantas Mapia Tanah

Sebarkan artikel ini

 

LAMPUNG  UTARA

Harian Lampung.id

Persoalan sengketa tanah yang hingga kini dinilai belum mendapatkan kepastian hukum menjadi perhatian masyarakati. Kondisi tersebut mendorong perlunya tindak lanjut dan penanganan yang serius dari pemerintah,dan penegak  hukum di kabupaten Lampung Utara,  agar persoalan tidak berlarut-larut.

Terkait keberadaan PT  Jala Ladang Kurnia(JALKU) di kabupaten Lampung Utara telah habis masa berlakunya sejak tahun 2019. yang saat ini di kuasai oleh PT  KAP( Kencana Acidindo Perkasa) anak perusahaan dari BW (bumi waras)yang tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah Lampung Utara , yang mana masa berlaku HGU(Hak Guna Usaha)dari perusahaan tersebut sudah tidak berlaku.

oleh sebab itu Edi sahilyo (suttan Cahyo Mergo)  selaku tokoh adat pangan ratu kecamatan Abung timur,dan Safarudin selaku  tokoh masyarakat,meminta  pemerintah Lampung Utara untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan PT KAP yang menduduki lahan milik masyarakat panagan ratu dan kotabumi Utara.yang saat ini lahan tersebut  sedang ditanami kebun tebu oleh PT KAP.

Dalam hal ini  masyarakat Panaragan ratu dan kotabumi Utara sudah pernah membuat pengaduan resmi terhadap pemerintah dan  ketua DPRD Lampung Utara.M Yusrizal ST, yang mana pada saat itu ketua dewan berjanji akan segera menindak lanjuti  dan menyelesaikan laporan tersebut agar dapat selesai sebagai mana mestinya.

Namun sampai saat ini, pengaduan masyarakat terkait lahan sengketa tersebut,belum ada tindak lanjut yang jelas dan terkesan jalan di tempat.

Oleh sebab itu segenap masyarakat beserta tokoh adat pangan ratu dan kotabumi utara.meminta kepada presiden republik indonesia  bapak Prabowo subianto.kepada. komisi III DPR RI .kepada bapak kapolri Dr.(H.C) Suyudi Ario Seto.S. I.K . S.H. M.Si. kepada  Kepala Kejaksaan Agung bapak  prof.Dr.H Sanitiar Burhadunin.S.H.M.M dan juga Kementrian ATR BPN.untuk dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan masyarakat dengan PT kAP yang sampai saat ini masih belum ada kepastian hukum dan sangat merugikan masyarakat .(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *